Medan – Anggota DPRD Medan dari Fraksi Gerindra, Jaya Saputra menjemput aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya di Medan Belawan pada reses Masa Sidang I Tahun Sidang V TA 2024 pada Sabtu (20/1) dan Minggu (21/1).
Dalam reses yang dilaksanakan di Jalan Kelapa Blok-22, Lapangan Bola SMPN-4, Lingkungan 15, Kelurahan Belawan Sicanang, Jaya Saputra memaparkan berbagai program pembangunan Pemko Medan menyangkut persoalan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rumah layak huni dan UMKM.
Untuk kesehatan, katanya, DPRD bersama Pemko Medan terus melanjutkan program Universal Health Covarage (UHC) dengan menambah jumlah anggarannya di tahun 2024 ini.
Ia mengaku, pada Tahun 2023 lalu dialokasikan anggaran sebesar Rp247 miliar dan pada Tahun 2024 ini bertambah menjadi Rp270 miliar.
“Semua ini untuk membayar kesehatan warga Kota Medan ke BPJS Kesehatan,” katanya.
Sedangkan untuk pendidikan, DPRD bersama Pemko Medan mengalokasikan anggaran mencapai Rp1,3 triliun lebih pada Tahun 2024 ini.
Anggaran tersebut, katanya, selain untuk tetap memberikan bantuan kepada siswa tidak mampu yang belum tuntas dari program pemerintah pusat (KIP), juga untuk bantuan kepada anak putus sekolah.
Saat ini kita sedang mendata anak-anak yang tidak mendapatkan bantuan dan anak putus sekolah. Jadi, nantinya tidak ada anak-anak Kota Medan yang tidak sekolah,” urainya.
Terkait infrastruktur, anggota Komisi 1 DPRD Kota Medan itu menerangkan, selain terus membuat dan memperbaiki infrastruktur jalan dan drainase, juga tetap melanjutkan program perbaikan rumah tidak layak huni.
“Persoalan saat ini, ribuan rumah di Belawan tidak dapat diperbaiki, karena alas haknya masih atas nama Pelindo. Solusinya, kita berharap lahan tersebut bisa dihibahkan ke Pemko Medan, agar rumah-rumah tidak layak huni yang masih berada di atas lahan Pelindo bisa diperbaiki,” paparnya.
Soal daerah kumuh, DPRD bersama Pemko Medan terus berupaya mengurangi daerah kumuh secara kawasan dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Pemko Medan.
“Daerah kumuh itu mencakup tempat tinggal yang layak, infrastruktur yang baik serta sanitasi dan air bersih yang baik. Makanya, di perlukan kolaborasi lintas OPD untuk mengatasinya,” ungkapnya.
Untuk UMKM, DPRD Medan dan Pemko Medan terus dilakukan pendataan agar UMKM mendapatkan bantuan, baik permodalan maupun peralatan.
“Ini dilakukan, tidak hanya menghidupkan UMKM tersebut, tetapi juga mengatasi penggangguran dengan membuka lapangan kerja melalui UMKM,” sebutnya.
Terkait tanggul rob, Pemko Medan terus didorong menanggulangi banjir rob di Belawan.
“Satu wilayah sudah selesai. Kiranya ini bisa dikaji lagi secara komperhensif, sehingga penanggulangan banjir rob bisa di atasi secara maksimal,” harapnya.
Kepada masyarakat, Jaya Saputra, ikut berpartisipasi aktif membantu pemerintah menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarang.
“Semua aspirasi yang disampaikan dalam Reses menjadi masukan dan akan diteruskan ke Pemko Medan untuk ditindaklanjuti menjadi program pembangunan Tahun 2024,” tutupnya. (BP-03)
