MEDAN, beritapasti.id – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa penanganan sampah menjadi fokus utama Pemerintah Kota Medan saat menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (1/4/2026), di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota.
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, dan turut dihadiri sejumlah pejabat Pemko Medan, di antaranya Asisten Ekbang Setdako Medan Citra Effendi Capah, Kepala Bappeda Ferry Ichsan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Melvi Marlabayana, serta Kadis Perkimcikataru John Ester Lase.
Dalam sambutannya, Rico Waas menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut sekaligus memaparkan kondisi Kota Medan sebagai kota terbesar di wilayah barat Indonesia dengan tingkat kompleksitas yang tinggi.
“Atas nama Pemerintah Kota Medan, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan Bapak dan Ibu untuk melihat langsung kondisi Kota Medan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dengan luas wilayah sekitar 265 kilometer persegi dan jumlah penduduk mencapai 2,5 juta jiwa pada malam hari serta meningkat hingga 4 juta jiwa pada siang hari, tantangan pengelolaan sampah di Kota Medan tergolong besar.
Saat ini, produksi sampah di Kota Medan berkisar antara 1.300 hingga 1.500 ton per hari. Angka tersebut dapat meningkat signifikan saat terjadi bencana, seperti banjir.
“Ketika banjir terjadi, produksi sampah bisa meningkat hingga 3.000 ton per hari, bahkan pernah mencapai 7.000 ton dalam sehari akibat banyaknya barang rusak yang menjadi sampah,” jelasnya.
Rico juga mengungkapkan bahwa Kota Medan saat ini hanya memiliki satu tempat pembuangan akhir (TPA), yakni TPA Terjun, dengan luas sekitar 14 hektare. Dari total tersebut, hanya tersisa sekitar 2 hingga 3 hektare yang belum terisi, sementara timbunan sampah telah mencapai sekitar 600.000 ton.
“Jika tidak segera diatasi, diperkirakan pada 2029 TPA Terjun akan mengalami overload. Ini menjadi ancaman serius bagi lingkungan,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, Pemko Medan terus mendorong gerakan kebersihan berbasis masyarakat melalui program gotong royong rutin “Sapa Warga” setiap Minggu, serta “Gotong Royong Raya” yang melibatkan sekitar 3.000 personel dari 21 kecamatan untuk menangani titik-titik sampah kritis.
Di sisi lain, Rico menyebutkan bahwa Kota Medan telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 kota di Indonesia yang mendapatkan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
“Kami sudah menyiapkan lahan sekitar 5 hektare untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah sekaligus pembangkit listrik. Energi yang dihasilkan nantinya akan dijual ke PLN,” katanya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa pembangunan fasilitas tersebut membutuhkan biaya besar. Berdasarkan studi banding ke Jakarta, pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun.
“Dengan APBD Kota Medan sekitar Rp7 triliun, tentu ini sangat berat jika hanya mengandalkan anggaran daerah. Karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Sementara itu, Yuke Yurike menyampaikan bahwa persoalan sampah juga menjadi tantangan besar di DKI Jakarta, meskipun didukung anggaran yang besar.
“Dengan anggaran besar pun, persoalan sampah masih menjadi darurat. Bahkan kejadian longsor di tempat pengolahan sampah yang menelan korban jiwa menjadi perhatian serius kami,” ujarnya.
Ia menilai, pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pengurangan di hulu hingga pengolahan di hilir. Namun, tantangan terbesar tetap pada perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah.
“Yang paling sulit adalah memilah sampah dari sumbernya. Ini yang terus kami dorong melalui regulasi dan sosialisasi,” katanya.
Yuke berharap, kunjungan kerja ini menjadi momentum untuk saling berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama dalam mengatasi persoalan sampah di masing-masing daerah.
Menutup pertemuan tersebut, Rico Waas menegaskan bahwa Pemko Medan juga terus berupaya menambah ketersediaan lahan guna mendukung pengelolaan sampah jangka panjang.
Ia berharap, sinergi antar daerah dapat terus diperkuat demi mencari solusi terbaik atas persoalan lingkungan.
“Komunikasi dan kolaborasi antar daerah, baik eksekutif maupun legislatif, sangat penting. Karena pada akhirnya, tujuan kita sama, yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya. (bp-03)
