MEDAN, beritapasti.id – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI untuk mendukung deteksi dini terhadap berbagai potensi ancaman keamanan dan ketahanan nasional.
Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam audiensi tim Kemhan RI yang dipimpin Brigjen TNI Efran Gunawan, S.Sos., M.I.P., selaku Kapus Analisis Intelhan BIK Kemhan, dengan Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut Dr. Parlindungan, S.H., M.H., di ruang kerja Kakanwil, Rabu (19/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas pemanfaatan informasi keimigrasian, khususnya data terkait perlintasan, keberadaan dan aktivitas orang asing. Informasi tersebut dinilai penting sebagai bahan deteksi dini untuk mengantisipasi potensi kejahatan transnasional maupun gangguan terhadap stabilitas nasional.
Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut Dr. Parlindungan mengatakan, pengawasan keimigrasian merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan negara. Karena itu, diperlukan kerja sama lintas instansi agar informasi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara tepat sesuai kewenangan masing-masing.
Penguatan pengawasan juga dilakukan secara berlapis, mulai dari tingkat operasional melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), tingkat masyarakat melalui Desa Binaan Imigrasi (DBI) dan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), hingga koordinasi dengan instansi yang memiliki fungsi pertahanan dan intelijen.
Menurutnya, pola pengawasan tersebut semakin penting bagi Sumatera Utara yang memiliki sejumlah jalur perlintasan internasional dan berhadapan langsung dengan Selat Malaka.
“Sinergi antarlembaga diperlukan untuk membangun sistem pengawasan yang semakin kuat, sehingga potensi ancaman dapat diketahui dan diantisipasi sejak dini,” ujarnya.
Dalam audiensi itu, kedua pihak juga mendorong peningkatan interoperabilitas intelijen dan sistem early warning. Pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek keamanan informasi serta perlindungan data sesuai ketentuan yang berlaku.
Kolaborasi Imigrasi Sumut dan Kemhan RI diharapkan dapat mempercepat pertukaran informasi strategis dan meningkatkan respons terhadap potensi ancaman, sekaligus memperkuat upaya menjaga kedaulatan serta stabilitas keamanan nasional. (bp-03)
