MEDAN, beritapasti.id – Upaya pemerintah memperbaiki sistem pendataan penerima bantuan sosial melalui Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital mendapat apresiasi dari Bendahara Fraksi NasDem DPRD Kota Medan, dr. Faisal Arbie, M.Biomed. Namun, ia meminta agar pelaksanaan program tersebut tidak hanya berhenti pada proses pendataan, melainkan benar-benar mampu menjangkau seluruh warga yang membutuhkan.
Faisal mengatakan, persoalan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial masih menjadi keluhan yang sering disampaikan masyarakat. Banyak warga yang masuk kategori kurang mampu, namun belum mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima.
“Kita sangat mendukung program Perlinsos ini karena tujuannya baik. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana data yang dihasilkan benar-benar valid sehingga bantuan diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan,” ujar Faisal Arbie, Senin (20/7/2026).
Menurutnya, pendataan menjadi kunci utama keberhasilan program perlindungan sosial. Jika data tidak akurat, maka bantuan yang disalurkan berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak memberikan dampak maksimal bagi masyarakat miskin.
“Kita jangan sampai membuat masyarakat miskin berharap, tetapi pada akhirnya tidak mendapatkan bantuan karena proses pendataan yang belum maksimal,” katanya.
Karena itu, Faisal meminta seluruh petugas pendata di lapangan agar lebih aktif turun langsung melihat kondisi masyarakat. Ia menilai keterlibatan kepala lingkungan (kepling) sangat penting karena mereka merupakan aparat yang paling mengetahui kondisi warga di wilayah masing-masing.
“Petugas jangan hanya menunggu. Harus proaktif mendata warga yang memang membutuhkan. Kepling harus ikut memastikan tidak ada warga miskin yang terlewat dari pendataan,” tegasnya.
Selain itu, Faisal mengajak masyarakat untuk memberikan informasi yang sebenarnya kepada petugas pendataan. Menurutnya, keterbukaan warga akan membantu pemerintah menciptakan basis data yang lebih akurat dan berkeadilan.
“Masyarakat harus jujur dan terbuka saat didata. Jangan sampai bantuan sosial diberikan karena faktor kedekatan, tetapi harus berdasarkan kebutuhan dan kondisi ekonomi,” ungkapnya.
Faisal juga mengingatkan bahwa penerapan sistem digital dalam Perlinsos perlu diiringi dengan pendampingan kepada masyarakat. Sebab, sebagian warga yang menjadi sasaran program masih memiliki keterbatasan dalam memahami teknologi.
“Digitalisasi memang langkah yang baik, tetapi harus melihat kondisi masyarakat penerima manfaat. Jangan sampai ada warga yang sebenarnya berhak menerima bantuan justru tertinggal karena kendala teknologi,” ujarnya.
Ia berharap proses pendataan Perlinsos Digital dapat berjalan cepat dan akurat sehingga bantuan sosial dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Jangan sampai proses yang panjang membuat masyarakat miskin harus menunggu terlalu lama. Pemerintah harus memastikan program ini benar-benar hadir untuk membantu rakyat kecil,” pungkasnya.
Perlinsos merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin, kelompok rentan, dan warga yang mengalami kondisi tertentu agar kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi serta terhindar dari risiko kemiskinan yang semakin berat.
Dalam pelaksanaan pendataan Perlinsos Digital, pemerintah melibatkan sejumlah lembaga, seperti Kementerian Sosial, Disdukcapil, PLN, Samsat, DTSEN, BPJS Kesehatan, BKN, serta BPN/ATR. Integrasi data lintas lembaga tersebut diharapkan mampu menghasilkan data penerima bantuan yang lebih akurat dan transparan. (bp-03)
