MEDAN, beritapasti.id – Anggota DPRD Kota Medan, Renville P. Napitupulu, menyebut persoalan banjir di Kota Medan tidak akan mudah diselesaikan dalam waktu singkat. Bahkan, menurutnya, dengan kemampuan anggaran saat ini, permasalahan tersebut bisa bertahan hingga puluhan tahun ke depan.
“Kalau melihat anggaran yang tersedia sekarang, kita butuh waktu 60 tahun untuk menyelesaikan persoalan banjir, itu pun belum tentu selesai,” ujar Renville usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Medan bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Senin (20/10/2025).
Ia menjelaskan, Pemko Medan hanya memiliki anggaran sekitar Rp50 miliar per tahun untuk pengadaan tanah, yang terbagi ke dalam tiga kebutuhan utama: ruang terbuka hijau, lahan infrastruktur, dan pembebasan lahan sungai. Dari jumlah itu, anggaran untuk normalisasi sungai dianggap masih sangat minim.
“Kalau untuk ganti rugi lahan sungai saja hanya tersedia sekitar Rp25 miliar per tahun, bisa 60 tahun baru selesai semua. Itulah kenapa saya katakan, banjir ini tidak akan cepat teratasi,” ungkap Ketua Fraksi PSI DPRD Medan tersebut.
Renville menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan APBD Kota Medan. Ia menilai perlu ada dukungan serius dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan BWS. Namun, ia juga mengkritik lemahnya koordinasi antara pemerintah kota dan kementerian.
“Di Deli Serdang, BWS menyebut pembebasan lahannya sudah selesai dan proyek normalisasi bisa segera dimulai. Tapi kondisi di sana berbeda dengan Medan. Di Deli Serdang, sebagian besar lahan milik PTPN, jadi lebih mudah. Di Medan, mayoritas lahan milik warga,” jelasnya.
Renville juga mendorong Pemko Medan untuk lebih proaktif. Jika secara regulasi memungkinkan, ia menyarankan agar dana APBD digunakan langsung untuk pembebasan lahan dan pengadaan alat berat. “Provinsi lain bisa. Di Sumatera Selatan, pembelian ampibi dilakukan dengan APBD sendiri. Harganya cuma Rp1,5 miliar per unit,” katanya.
Ia pun menyayangkan masih minimnya dukungan anggaran untuk penanganan banjir, padahal anggaran besar bisa dikucurkan untuk proyek-proyek lain yang dinilai kurang prioritas. “Proyek tidak jelas bisa sampai Rp150 miliar, tapi untuk penanganan banjir kita cuma punya dua ampibi, itu pun dari pusat,” pungkasnya. (bp-03)
