MEDAN – Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan periode 2025-2029 dianggap belum menjanjikan oleh DPRD Kota Medan. Dalam rapat paripurna Senin (16/6/2025), Fraksi PAN Perindo menyatakan target PAD yang hanya naik tipis dari Rp3,78 triliun pada 2025 menjadi Rp4,1 triliun pada 2029 kurang realistis.
Anggota DPRD Medan, T. Bahrumsyah, menyoroti rendahnya penambahan target PAD sebesar Rp337 miliar selama lima tahun, rata-rata hanya Rp67 miliar per tahun. “Jika dibandingkan periode sebelumnya, kenaikan PAD jauh lebih besar, yakni Rp941 miliar dalam lima tahun,” ujarnya.
Bahrumsyah juga mengkritik kurangnya inovasi dalam meningkatkan PAD dan mengatasi kebocoran pendapatan, khususnya melalui sistem online yang belum optimal.
Fraksi PAN Perindo menambahkan beberapa catatan penting, antara lain belum adanya konsep jelas untuk penataan kawasan Heritage dan terbengkalainya gedung Sakasanwira, yang masih menjadi tanda tanya fungsi dan pemanfaatannya.
Masalah banjir rob di Medan Utara juga menjadi prioritas yang harus mendapat perhatian serius dalam RPJMD. Fraksi ini menuntut penanganan berkelanjutan dan menjadi program prioritas sejak tahun pertama.
Selain itu, DPRD Medan menyoroti tumpang tindih kewenangan antar perangkat daerah serta ketidaksesuaian Peraturan Wali Kota dengan peraturan yang lebih tinggi, yang berdampak pada pengelolaan anggaran dan tata kelola pemerintahan.
Fraksi PAN Perindo juga meminta agar penyelesaian aset Pemkot Medan dipercepat melalui proses sertifikasi dan penyelesaian sengketa agar memberi manfaat nyata bagi pembangunan.
Soal penanggulangan kemiskinan, DPRD meminta program yang lebih komprehensif dan proporsional agar mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.
Terakhir, DPRD menegaskan agar pengajuan RPJMD ke DPRD tidak terlambat. Sampai pertengahan Juni 2025, pengajuan ini sudah melewati batas waktu maksimal 90 hari setelah pelantikan kepala daerah, yang berpotensi menghambat proses pembangunan.
“Keterlambatan ini harus menjadi evaluasi agar tidak terulang,” ujar Bahrumsyah. (bp-03)
