MEDAN – Sejumlah anggota Komisi IV DPRD Medan melakukan kunjungan ke wilayah terdampak banjir di beberapa kecamatan, khususnya daerah bantaran Sungai Deli, yang banyak dihuni warga dan kini terendam air bercampur lumpur.
Dipimpin oleh Dame Duma Sari Hutagalung, kunjungan ini melibatkan anggota lainnya, seperti Rommy Van Boy, Jusup Suka Ginting, Zulham Efendi, Lailatul Badri, dan Datuk Iskandar Muda. Mereka mengapresiasi langkah cepat Pemko Medan dan perangkat daerah, termasuk penyediaan tenda pengungsian, dapur umum, serta air bersih oleh PDAM Tirtanadi.
Sorotan Infrastruktur dan Keselamatan Warga
Rommy Van Boy memuji respons cepat pemerintah, namun juga menyoroti permasalahan infrastruktur, terutama di Kecamatan Medan Polonia. Salah satu isu mendesak adalah jembatan rusak yang memaksa anak-anak sekolah menyeberangi sungai dengan tali, yang sangat berbahaya.
“Warga Polonia sudah lama mengeluhkan jembatan rusak ini ke Dinas PUPR Kota Medan, tetapi hingga kini belum ada tindak lanjut. Kami mendesak agar permasalahan ini segera diselesaikan demi keselamatan warga,” ujar Rommy Van Boy kepada wartawan.
Ia menekankan pentingnya penanganan banjir yang komprehensif, mulai dari bantuan darurat hingga perbaikan infrastruktur yang rusak.
Keluhan Warga di Kelurahan Pekan Labuhan
Saat mengunjungi kawasan terdampak banjir di Kelurahan Pekan Labuhan, Lingkungan 22 dan 23, warga mengeluhkan buruknya kondisi infrastruktur. Rivai (65), salah satu warga, mengungkapkan bahwa sejak era Wali Kota Medan Bakhtiar Jafar pada 1990-an, tidak ada perbaikan jalan atau peninggian bantaran Sungai Deli di wilayah tersebut.
“Rumah kami sering terendam banjir karena benteng Sungai Deli semakin tergerus, terutama dengan bertambahnya warga di bantaran sungai,” kata Rivai.
Selain itu, warga mengeluhkan adanya dugaan pilih kasih dalam distribusi bantuan makanan oleh lurah setempat, yang menimbulkan keresahan.
Tindak Lanjut DPRD Medan
Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Komisi IV, Dame Duma Sari Hutagalung, meminta Lurah Pekan Labuhan Roy Sulaiman Batu Bara segera menyelesaikan masalah distribusi bantuan agar tidak ada warga yang merasa diabaikan dalam kondisi darurat.
Komisi IV DPRD Medan juga berencana memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS), untuk membahas langkah konkret dalam penanganan banjir, perbaikan infrastruktur, dan jembatan yang rusak.
“Dengan mendengar langsung keluhan masyarakat, kami ingin memastikan pemerintah daerah bergerak cepat dalam menangani masalah ini. Langkah ini penting untuk melindungi keselamatan warga sekaligus memperbaiki kualitas hidup masyarakat terdampak,” tegas Dame Duma Sari Hutagalung.
Komisi IV DPRD Medan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal permasalahan banjir dan infrastruktur hingga tuntas. (Bp-03)
