MEDAN, beritapasti.id – Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi PKS, Hj Sri Rezeki, menegaskan pihaknya akan mengawasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari aspirasi masyarakat dan telah dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Medan.
Komitmen tersebut menyusul rencana penambahan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan dalam P-APBD 2026. Anggaran tambahan itu secara khusus diarahkan untuk merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat yang telah ditampung anggota DPRD Medan.
Sri Rezeki mengatakan, rencana penambahan anggaran tersebut telah disepakati dalam KUA-PPAS P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026 dan dijadwalkan masuk dalam APBD Perubahan yang akan disahkan pada akhir September 2026.
“Benar, di dalam KUA-PPAS P-APBD 2026 yang telah disepakati, memang kita berencana menambah anggaran sekitar Rp100 miliar untuk Dinas SDABMBK di P-APBD yang akan disahkan akhir bulan September ini. Anggaran itu khusus untuk merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat yang telah ditampung segenap anggota DPRD dan dimasukkan sebagai pokok-pokok pikiran DPRD Medan,” ujar Sri Rezeki, Jumat (4/9/2026).
Ia menyebutkan, selama ini anggota DPRD Medan banyak menerima keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur di berbagai wilayah. Keluhan tersebut antara lain menyangkut jalan rusak dan drainase yang tidak berfungsi secara optimal.
Sebagai wakil rakyat, berbagai keluhan tersebut telah disampaikan kepada Pemko Medan melalui pokok-pokok pikiran DPRD agar dapat segera ditindaklanjuti. Namun, masih terdapat cukup banyak aspirasi masyarakat yang hingga kini belum terealisasi.
Ia mencontohkan, pada 2025 terdapat sejumlah aspirasi masyarakat yang tidak dapat direalisasikan Dinas SDABMBK dengan alasan keterbatasan anggaran. Kondisi itu menjadi perhatian DPRD Medan karena pada tahun yang sama Dinas SDABMBK disebut menjadi salah satu OPD dengan kontribusi SILPA terbesar.
“Dengan adanya penambahan anggaran sebesar Rp100 miliar khusus untuk pembangunan infrastruktur yang berasal dari aspirasi masyarakat di P-APBD 2026 nanti, kita harap tidak ada lagi alasan bagi Dinas SDABMBK untuk tidak merealisasikan apa yang menjadi pokok-pokok pikiran anggota DPRD Medan,” tegasnya.
Ia juga menyatakan optimistis Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Khairul Azmi, mampu mengoptimalkan anggaran tersebut untuk mempercepat realisasi pembangunan yang menjadi aspirasi masyarakat.
Menurutnya, tambahan anggaran tersebut harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama untuk menjawab kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan, drainase dan berbagai infrastruktur lingkungan.
“Kami akan awasi jalannya anggaran tersebut, karena aspirasi rakyat harus terealisasi. Kita paham bahwa penggunaan P-APBD waktunya cukup singkat, kurang dari tiga bulan. Untuk itu, seperti yang disampaikan Bapak Wali Kota, Dinas SDABMBK dapat memprioritaskan pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu relatif lebih singkat,” pungkasnya. (bp-03)
