MEDAN, beritapasti.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menegaskan komitmennya mendampingi pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital yang efisien, aman, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemenkomdigi, Aris Kurniawan, saat menjadi keynote speaker pada Forum Komdigi dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI di Hotel Aryaduta Medan, Rabu (1/7/2026).
Forum yang mengusung tema “Arah Kebijakan Nasional Komunikasi Digital dalam Mewujudkan Kota Tangguh dan Bangsa Berdaulat” itu dibuka oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Adlan. Hadir pula Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara Erwin Hotmansyah Harahap, Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane, serta kepala dinas kominfo dari berbagai pemerintah kota anggota APEKSI.
Dalam paparannya, Aris menegaskan bahwa pengembangan pemerintahan digital ke depan tidak lagi berfokus pada banyaknya aplikasi, melainkan pada penguatan tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Selama ini kita terlalu fokus pada layanan dan aplikasi. Lima tahun ke depan, kami akan memperkuat tata kelola dan manajemen melalui program Klinik Pemerintah Digital agar transformasi digital di daerah lebih efektif,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kemenkomdigi mendorong konsep “minim aplikasi, kaya fungsi” melalui integrasi data dan pemisahan lapisan data dengan aplikasi. Langkah tersebut bertujuan menjaga validitas data sekaligus menghindari ketergantungan terhadap satu penyedia teknologi.
Di tengah keterbatasan fiskal pemerintah pusat dan daerah, Kemenkomdigi juga mendorong pemanfaatan Government Cloud (Awan Pemerintah) dengan skema pembayaran sesuai penggunaan (pay as you use) serta membuka kolaborasi melalui Ekosistem Pusat Data Nasional (PDN) bagi daerah yang memiliki infrastruktur memadai.
Sebagai bagian dari pembangunan Digital Public Infrastructure, Kemenkomdigi tengah mengembangkan sistem Single Sign-On (SSO) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) guna memperkuat interoperabilitas data antarlembaga.
Menurut Aris, infrastruktur PDN saat ini telah diuji coba untuk mendukung percepatan penyaluran bantuan sosial di 42 kabupaten/kota melalui integrasi data lintas instansi. Program tersebut ditargetkan diterapkan secara nasional pada akhir 2026 atau awal 2027.
Selain transformasi layanan, Kemenkomdigi juga mendorong perubahan strategi komunikasi publik di era digital. Pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) mulai diterapkan untuk menganalisis tren media sosial, menangkal hoaks, serta mempercepat respons terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat.
Aris menilai Forum Komdigi APEKSI menjadi wadah penting bagi pemerintah kota untuk berbagi praktik terbaik, memperkuat kolaborasi, serta meningkatkan kualitas tata kelola digital di daerah.
“Teknologi secanggih apa pun tidak akan optimal tanpa data yang valid dan sistem yang terintegrasi. Dengan tata kelola data yang baik, kepala daerah dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat berdasarkan kondisi riil di lapangan,” pungkasnya. (bp-03)
