MEDAN, beritapasti.id – Capaian Program Imunisasi Zero Dose di Kota Medan masih sangat memprihatinkan. Berdasarkan data Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK), cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) bagi bayi usia 11 hingga 29 hari justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2023 jumlah bayi yang diimunisasi tercatat hanya 60,09 persen. Angka tersebut sempat meningkat menjadi 73,65 persen pada 2024, namun kembali merosot tajam menjadi 35,84 persen hingga September 2025.
Kondisi serupa juga terjadi pada Imunisasi Baduta Lengkap (IBL) untuk anak usia 12 hingga 24 bulan. Tahun 2023 cakupannya hanya 16,23 persen, naik menjadi 55,08 persen pada 2024, namun kembali turun menjadi 30,5 persen pada 2025. Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang menyasar siswa SD pun tak jauh berbeda. Pada 2023 hanya 1,48 persen siswa yang mengikuti imunisasi, meningkat menjadi 5,8 persen pada 2024, tetapi turun lagi menjadi 2,52 persen hingga September 2025.
Menanggapi kondisi ini, Bendahara Fraksi NasDem DPRD Medan, dr. Faisal Arbie, M.Biomed, menegaskan bahwa rendahnya capaian imunisasi tidak sepenuhnya dapat disalahkan kepada pemerintah. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menolak anaknya diimunisasi. “Begitu ada surat edaran dari sekolah untuk imunisasi anak usia TK dan SD, banyak orang tua yang menolak. Mereka menanyakan apakah vaksin itu bagus atau tidak, bahkan ada yang menuding vaksinnya sudah kedaluwarsa,” ujar Faisal Arbie, Sabtu (1/11/2025).
Ia menjelaskan, kekhawatiran masyarakat yang tidak berdasar menjadi penyebab utama rendahnya cakupan imunisasi di Kota Medan. Faisal berharap pemerintah melalui Dinas Kominfo dapat melakukan sosialisasi masif agar masyarakat memahami bahwa vaksin yang digunakan aman dan berkualitas. “Saya ingin memastikan dulu ke Dinas Kesehatan Kota Medan apakah program itu benar-benar siap dilaksanakan. Kalau belum siap, lalu kami sudah menyosialisasikannya, itu bisa jadi bumerang bagi kami,” jelasnya.
Anggota DPRD Medan dari Dapil III ini menambahkan, pihaknya siap berkoordinasi dengan pemerintah untuk menyinergikan program imunisasi dengan kegiatan DPRD seperti reses maupun sosialisasi perda. “Kalau Pemko Medan siap, kami juga siap menyosialisasikannya di seluruh dapil,” tegasnya.
Faisal juga mengungkapkan, berdasarkan laporan kader posyandu di dapilnya, banyak orang tua tidak memiliki waktu untuk membawa anaknya imunisasi, meski kader sudah melakukan jemput bola ke rumah-rumah warga. “Kami hanya bisa menyarankan, tidak bisa memaksa. Kalau dipaksa, nanti bisa timbul masalah baru, karena mereka bekerja dan tidak punya waktu,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Medan, dr. Pocut Fatimah Fitri, tidak menampik masih banyak orang tua yang menolak anaknya diimunisasi, terutama di daerah pinggiran seperti Medan Denai, Medan Amplas, dan beberapa kecamatan lainnya. “Alasannya, diduga terpengaruh hoaks atau kampanye negatif. Saya pun tidak tahu dari mana sumbernya,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Senin (3/11/2025).
Menurut Pocut, sesuai arahan Wali Kota Medan Rico Waas, Dinas Kesehatan akan melibatkan ulama dalam sosialisasi imunisasi. “Saat ini sedang disiapkan konsep surat edarannya agar bisa segera dijalankan,” katanya. Ia mengaku para petugas puskesmas sudah lelah menghadapi masyarakat yang menolak imunisasi. “Dokter anak sudah keliling ke 21 kecamatan agar ibu-ibu mau mengimunisasikan anaknya, tapi angka cakupan belum juga naik,” ucapnya dengan nada kesal.
Pocut menambahkan, penolakan terhadap imunisasi meningkat pasca pandemi Covid-19. “Sejak Covid-19, banyak masyarakat yang makin anti-imunisasi dan anti-pemerintah. Padahal mereka sendiri dulu diimunisasi waktu bayi. Kalau imunisasi itu tidak bagus, tentu mereka sudah jadi korban sejak kecil,” tegasnya.
Ia juga menuturkan, petugas puskesmas kini bahkan harus berulang kali datang ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan imunisasi. “Satu sekolah muridnya 200 orang, tapi yang mau imunisasi hanya enam sampai tujuh orang. Petugas bisa datang sampai tujuh kali,” pungkasnya. (bp-03)
