MEDAN, beritapasti.id – Pemko Medan menunjukkan keseriusannya dalam menanggapi berbagai masukan dari DPRD Kota Medan terkait Rancangan Perubahan APBD 2025. Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (8/9/2025), Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap menyampaikan jawaban atas pandangan umum seluruh fraksi.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota menegaskan bahwa seluruh catatan dan saran dari DPRD akan menjadi perhatian serius. Ia menyebutkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada angka dan target anggaran, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam hal pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.
Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Wali Kota menyampaikan bahwa pengisian jabatan struktural akan dilakukan secepatnya. Menurutnya, birokrasi yang solid dan profesional adalah kunci untuk menjalankan program-program prioritas pemerintah kota.
Sementara itu, untuk menjawab kekhawatiran Fraksi PKS soal penanganan banjir, Pemko Medan menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat menyeluruh dan berbasis kawasan. Kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota sekitar terus diperkuat. Pemerintah juga menggencarkan kegiatan gotong royong antar-OPD untuk menjaga kebersihan lingkungan.
Fraksi Gerindra mendapat penjelasan terkait arah pembangunan jangka panjang menuju Medan 2045. Pemko menargetkan pembangunan fasilitas kesehatan modern di Medan Utara, peningkatan kualitas tenaga medis, serta pemerataan akses pendidikan yang adil dan merata di seluruh wilayah kota.
Sedangkan kepada Fraksi Golkar, yang menyoroti rendahnya capaian PAD di semester pertama, Wali Kota menyampaikan bahwa pihaknya tetap optimistis target akan tercapai di akhir tahun. Strategi intensifikasi dan perluasan basis wajib pajak sedang dijalankan untuk menggenjot pendapatan daerah.
Isu UMKM yang disampaikan Fraksi NasDem juga mendapat perhatian. Wali Kota menyebutkan bahwa pelatihan, dukungan alat produksi, serta penyederhanaan proses perizinan terus dilakukan agar pelaku usaha kecil dapat tumbuh secara legal dan berdaya saing.
Menjawab Fraksi PSI, pemerintah menekankan pentingnya digitalisasi dalam sistem pajak daerah dan pengawasan kinerja OPD. Dengan sistem yang lebih transparan, diharapkan pendapatan daerah tetap stabil meskipun tantangan ekonomi masih berlangsung.
Kepada Fraksi Demokrat, pemerintah juga menyampaikan bahwa optimalisasi sektor pajak akan tetap dilakukan dengan memperbaiki sistem layanan publik. Namun, target PAD akan disesuaikan dengan kondisi riil dan kemampuan teknis di lapangan.
Secara umum, jawaban Pemko Medan menunjukkan arah kebijakan yang konsisten dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintah memastikan bahwa seluruh program, baik jangka pendek maupun jangka panjang, disusun secara realistis dan dapat diukur dampaknya terhadap warga kota.
Kehadiran bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam rapat paripurna ini juga memperlihatkan soliditas kepemimpinan di Kota Medan. Keduanya tampil kompak dan saling melengkapi dalam menyampaikan kebijakan pemerintah, menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan inklusif. (bp-03)
